Permenperin 35 Tahun 2025: Ringkasan dan Dampak bagi Industri

Identitas Singkat Permenperin 35 Tahun 2025

Teks resmi peraturan dapat dibaca di basis data peraturan BPK. Selalu rujuk teks resmi untuk kepastian hukum.

Apa yang Diatur oleh Permenperin 35/2025?

Peraturan ini mengatur bagaimana TKDN dan BMP dihitung, siapa yang melaksanakan penghitungan dan verifikasi, bagaimana sertifikat diterbitkan, bagaimana verifikasi ulang dilakukan, serta pemberian fasilitas, surveilans, pengawasan, dan sanksi. Ia menjadi pengganti Permenperin 16/2011 yang telah berlaku lebih dari satu dekade.

Perubahan Utama Dibandingkan Aturan Lama

Tabel berikut meringkas perubahan yang paling sering disebut dalam informasi resmi. Pada baris tanpa angka khusus, perbandingan rincinya perlu dibaca langsung pada teks peraturan.

Bobot Penghitungan TKDN Barang

Penghitungan TKDN barang kini memakai tiga komponen dengan bobot 75 persen untuk bahan atau material langsung, 10 persen untuk tenaga kerja langsung, dan 15 persen untuk biaya tidak langsung pabrik. Contoh dan cara kerjanya ada di cara menghitung TKDN.

Masa Berlaku Sertifikat Lima Tahun

Sertifikat TKDN dan BMP berlaku lima tahun. Ini memberi kepastian lebih panjang bagi perusahaan, tetapi tidak berarti nilai selalu aman. Perubahan struktur produksi dapat memengaruhi nilai dan perlu ditinjau. Cara membaca sertifikat ada di sertifikat TKDN.

Insentif dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

• Pengakuan minimal 25 persen. Diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri, memiliki fasilitas produksi sendiri, dan menggunakan mayoritas tenaga kerja WNI.
• Tambahan nilai litbang atau kemampuan intelektual. Dalam pemberitaan resmi disebut hingga batas tertentu [VERIFIKASI: besaran dan syarat].
• BMP. Nilai manfaat perusahaan memiliki batas maksimal, dan gabungan TKDN dan BMP dengan ambang 40 persen menjadi acuan preferensi pengadaan.

Jalur Self Declare untuk Industri Kecil

Industri kecil dapat memperoleh sertifikat TKDN melalui self declare yang diakses lewat SIINas, tanpa biaya, dengan masa berlaku lima tahun, setelah divalidasi sebagai industri kecil. Syarat dan langkahnya dijelaskan di TKDN self declare untuk IKM.

Label Produk, Sanksi, dan Ketentuan Peralihan

Ketentuan terbaru juga mendorong transparansi nilai TKDN pada produk [VERIFIKASI: ketentuan label dan kemasan]. Peraturan memuat bab tentang surveilans, pengawasan, dan sanksi [VERIFIKASI: rincian sanksi]. Untuk sertifikat atau pengajuan yang sudah berjalan sebelum aturan baru berlaku, periksa ketentuan peralihan pada teks resmi [VERIFIKASI: ketentuan peralihan]. Selain itu, kementerian lain dapat menetapkan persyaratan TKDN untuk sektornya sendiri, misalnya pada produk telekomunikasi tertentu [VERIFIKASI: persyaratan Komdigi].

Dampak bagi Perusahaan

• Produsen barang: tinjau ulang perhitungan dengan bobot 75-10-15 dan cek peluang insentif.
• Industri kecil: pertimbangkan jalur self declare yang tanpa biaya.
• Penyedia jasa industri: pelajari tata cara TKDN jasa yang lebih jelas.
• Pemegang sertifikat lama: cek masa berlaku dan rencana pembaruan menurut aturan terbaru.

Garis Waktu Singkat Peraturan

• 11 September 2025: peraturan ditetapkan dan diumumkan.
• 11 Desember 2025: peraturan berlaku efektif.

Jeda antara penetapan dan berlaku efektif memberi waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri. Jika Anda baru mengetahui aturan ini sekarang, tidak berarti terlambat, tetapi sebaiknya segera meninjau sertifikat dan perhitungan Anda.

Pertanyaan Praktis Setelah Aturan Baru Berlaku

Apakah saya perlu menghitung ulang semua produk?

Tidak otomatis. Namun bila Anda akan memperpanjang atau mengajukan sertifikat baru, perhitungan perlu mengikuti ketentuan terbaru. Periksa ketentuan peralihan untuk kasus yang sedang berjalan [VERIFIKASI: ketentuan peralihan].

Bagaimana dengan distributor atau penyedia yang menjual produk pabrikan?

Umumnya yang disertifikasi adalah produk dan produsennya. Distributor perlu memastikan sertifikat yang dilampirkan sesuai dengan produk yang dijual dan masih berlaku.

Apakah aturan ini hanya untuk pengadaan pemerintah?

Peraturan ini mengatur tata cara sertifikasi. Penggunaannya terutama untuk pengadaan pemerintah, BUMN, dan BUMD, namun dalam pemberitaan resmi juga disebut dorongan agar produk konsumen mencantumkan nilai TKDN [VERIFIKASI: ketentuan label].

Langkah Praktis yang Perlu Dilakukan

1. Baca teks resmi peraturan dan petunjuk teknisnya.
2. Periksa apakah sertifikat yang Anda miliki perlu ditinjau.
3. Tinjau ulang struktur biaya dan pemasok terhadap bobot yang berlaku.
4. Tentukan jalur yang paling sesuai: LVI atau self declare.
5. Siapkan dokumen dengan format yang sesuai ketentuan terbaru.

Untuk gambaran dasar, baca apa itu TKDN dan sertifikasi TKDN. Bila Anda ingin dibantu menyesuaikan produk dengan aturan terbaru, lihat konsultan TKDN kami.